PEKANBARU, RIAU — Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO), Fadlil Auliarahman Rajagukguk, memberikan catatan kritis terhadap orientasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Ia menekankan pentingnya reposisi kebijakan keamanan agar institusi kepolisian kembali pada mandat utamanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Fadlil menilai, belakangan ini terdapat kecenderungan institusi kepolisian yang terlalu fokus pada aktivitas simbolik, seremonial, dan pencitraan publik. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menjauhkan Polri dari fungsi substantifnya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

“Kepolisian bukan institusi komunikasi publik atau manajemen impresi. Polri adalah institusi penegak hukum. Jika orientasi kerja lebih berat pada aktivitas kosmetik dan gimmick, fokus pada perlindungan publik akan melemah. Publik Riau hari ini tidak butuh seremoni, tapi butuh kepastian hukum dan rasa aman yang nyata,” tegas Fadlil dalam keterangan resminya, [6 April 2026].

Evaluasi Tantangan Keamanan di Riau

Lebih lanjut, Fadlil menyoroti kompleksitas kerawanan di wilayah Riau, mulai dari maraknya penyelundupan narkotika lintas negara melalui jalur perairan, kriminalitas perkotaan, hingga konflik agraria. Ia memandang tantangan ini memerlukan respons strategis-operasional yang kuat di lapangan.

“Riau memiliki tantangan keamanan yang sangat spesifik dan berisiko tinggi. Dibutuhkan kepemimpinan yang fokus pada strategi intelijen dan penindakan tegas, bukan pemimpin yang terjebak dalam panggung pencitraan,” tambahnya.

Momentum Transformasi di Tangan Wakapolda Baru

Di sisi lain, Sekjen PB HMI MPO ini melihat kehadiran Brigjen Pol. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H. sebagai Wakapolda Riau yang baru sebagai momentum krusial untuk melakukan perbaikan arah kebijakan. Fadlil mengapresiasi rekam jejak Brigjen Hengki yang dikenal sebagai "eksekutor" handal dalam pengungkapan kasus kejahatan terorganisir dan narkotika internasional.

“Kehadiran Brigjen Pol. Hengki Haryadi adalah harapan baru. Beliau membawa integritas dan pengalaman nyata dalam kerja-kerja operasional. Kami berharap ini menjadi titik balik bagi Polda Riau untuk memprioritaskan deteksi dini, penguatan penyidikan, dan pembenahan disiplin internal anggota,” jelas Fadlil.

Lima Indikator Keberhasilan

Menutup pernyataannya, Fadlil mendorong Polda Riau untuk mengadopsi indikator kinerja yang lebih substantif dan terukur bagi publik, yakni:

1.Efektivitas penindakan terhadap sindikat narkotika lintas batas.

2.Ketuntasan penyidikan kasus-kasus kriminal dan agraria.

3.Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penanganan perkara.

4.Ketegasan sanksi terhadap pelanggaran disiplin internal aparat.

5.Rasa aman masyarakat yang dirasakan secara langsung di ruang publik.

“Ukuran prestasi kepolisian adalah seberapa aman rakyat beraktivitas, bukan seberapa populer institusi di media sosial. Mari kita kembalikan marwah Polri sesuai khittah UU No. 2/2002: mengayomi dengan kerja nyata, bukan dengan narasi tanpa substansi,” pungkasnya.